HALMAHERA TIMUR — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, yang mewakili Bupati Halmahera Timur. Kegiatan menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam sambutannya, Ricky menyampaikan harapan Bupati agar HLM TPID menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Bupati berharap kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Ricky.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berfokus pada komoditas bawang, rica dan tomat (Barito), tetapi harus mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, terdapat empat langkah utama yang perlu dilakukan secara bersama-sama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Keterjangkauan harga dilakukan dengan memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap berada pada tingkat yang wajar. Sementara ketersediaan pasokan perlu dijaga melalui kecukupan stok komoditas strategis.
Pada aspek distribusi, pemerintah bersama pelaku usaha dan pihak terkait perlu memastikan barang kebutuhan masyarakat dapat bergerak dengan lancar hingga ke wilayah konsumen. Sedangkan komunikasi efektif diperlukan untuk mempercepat koordinasi dan penyampaian informasi mengenai perkembangan harga dan pasokan.
“Jadi pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan perkembangan inflasi masih menjadi perhatian bersama. Hingga September 2026, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 5,72 persen.
Angka tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional. Data BPS juga mencatat inflasi Maluku Utara September 2026 sebesar 5,72 persen.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah strategis menghadapi tekanan harga, terutama menjelang akhir tahun.
Sekretaris TPID Kabupaten Halmahera Timur, Muchlis Husin, menambahkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan TPID, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi pendorong inflasi di daerah.
Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih.
Kondisi itu menjadi perhatian TPID untuk segera ditindaklanjuti melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait.
Bank Indonesia sendiri sebelumnya menekankan bahwa strategi pengendalian inflasi di Maluku Utara perlu diperkuat melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Melalui HLM tersebut, Pemkab Halmahera Timur bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID diharapkan mampu merumuskan langkah konkret dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi.