MABA, HALMAHERA TIMUR — Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, resmi melantik 235 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 47 desa di wilayah Maba untuk masa bakti 2026–2034, Kamis (29/10/2026), di Aula Kantor Bupati Halmahera Timur.
Pelantikan berlangsung khidmat melalui pengambilan sumpah dan janji jabatan yang disaksikan Wakil Bupati Halmahera Timur, Ketua dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat di wilayah Maba dan Wasile, serta para kepala desa.
Berdasarkan rekapitulasi pelantikan BPD di Kabupaten Halmahera Timur, keseluruhan anggota yang dilantik untuk masa bakti 2026–2034 berjumlah 510 orang dari 102 desa. Dari jumlah tersebut, 235 anggota berasal dari 47 desa di wilayah Maba.
Dalam sambutannya, Bupati Ubaid Yakub menegaskan bahwa pelantikan BPD tidak boleh dimaknai sebatas agenda seremonial pemerintahan. Pengucapan sumpah dan janji, kata dia, merupakan awal dari tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat di tingkat desa.
Menurut Ubaid, BPD memiliki posisi strategis dalam membangun pemerintahan desa yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. BPD merupakan representasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab menampung dan menyalurkan aspirasi, membahas kebijakan desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.
Ia mengingatkan anggota BPD agar memahami secara baik fungsi dan kewenangannya, termasuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta ikut memastikan musyawarah desa berjalan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Bupati juga meminta BPD membangun pola kemitraan yang sehat dengan kepala desa dan perangkat pemerintahan desa.
Perbedaan pandangan, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog dan musyawarah, bukan berkembang menjadi konflik yang justru menghambat pelayanan dan pembangunan.
“BPD dan kepala desa harus saling melengkapi, bukan saling melemahkan. Desa tidak akan maju jika pemerintah desanya terus-menerus berada dalam konflik,” tegas Ubaid.
Dalam aspek pembangunan, BPD diminta mengawal seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program desa, mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyusunan skala prioritas, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Ubaid menekankan bahwa pembangunan desa tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah desa bersama BPD perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta penguatan kelembagaan desa.
Pengelolaan dana desa, lanjutnya, harus dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel agar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati turut mengingatkan anggota BPD agar setiap pelaksanaan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang mengatur pemerintahan desa dan kelembagaan BPD.
“Jangan menjalankan tugas hanya berdasarkan kebiasaan. Setiap tindakan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ubaid menilai kemajuan Kabupaten Halmahera Timur sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Dengan wilayah yang luas serta potensi sumber daya yang besar, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila pemerintahan desa tidak mampu bekerja secara tertib, profesional dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia meminta BPD tidak menjadikan perbedaan pilihan politik, suku, agama maupun kelompok sebagai penghalang dalam menjalankan tugas.
Kepentingan masyarakat, tegas Bupati, harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Memasuki masa bakti selama delapan tahun, 2026–2034, para anggota BPD juga diminta membangun budaya kerja yang disiplin, terbuka, responsif dan berintegritas sejak hari pertama menjalankan tugas.
BPD diingatkan tidak menunggu persoalan menjadi besar sebelum mengambil langkah, serta tidak membiarkan masyarakat merasa kecewa terlebih dahulu sebelum aspirasi mereka didengar.
Di penghujung sambutannya, Ubaid menegaskan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan para anggota BPD bukan hanya menjadi komitmen kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi moral dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan adalah amanah. Gunakanlah jabatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan, koordinasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa sesuai kewenangan, sehingga BPD dapat menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan kemitraannya secara optimal.